– Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang terpilih dari PDI-P menunda mengikuti retreat di Magelang dinilai sebagai bentuk manuver politik.
Menurut dosen komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, langkah ini merupakan politik simbolis dalam menunjukkan siapa yang berkuasa.
Melalui instruksi ini, Megawati ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai pengusung.
“Politik simbolis menunjukkan ‘siapa yang lebih berkuasa?’ Ketua Umum PDI-P ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai yang mengusung mereka,” katanya melalui pesan singkat, Jumat (21/2/2025).
“Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah,” kata dia lagi.
Selain itu, menurut Verdy, instruksi ini bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik.
Larangan ini bisa dilihat sebagai sikap oposisi terbuka.
“Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai,” ucapnya.
Bisa jadi pula, ini merupakan bentuk strategi untuk menekan pemerintah terkait penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terkait konteks ini, ia menilai ada kepentingan partai yang mungkin tidak diakomodasi.
Selain itu, larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader PDI-P tetap loyal pada garis partai.
“Konsolidasi internal, atau bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai,” ucapnya.
Verdy juga menilai, instruksi Megawati agar kepala daerah menunda ikut retreat tersebut bagian dari strategi negosiasi.
Dengan melarang kadernya mengikuti program pemerintah, ketua umum bisa memosisikan partainya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan sehingga pemerintah perlu melakukan lobi atau negosiasi lebih lanjut.
Di samping itu, langkah ini bisa dipandang sebagai bentuk pertarungan narasi.
Dengan melarang kadernya mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Megawati berusaha menggiring narasi bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar dari sekadar mengikuti program pemerintah (retreat).
“Ini bisa menjadi upaya menggugat ketidakseimbangan politik yang mungkin dinilai merugikan PDI-P,” ucap dia.
