,
Jakarta
– Kepala Utama Real Estate Indonesia (
REI
Joko Suranto menganggap bahwa proyek 3 juta hunian setiap tahunnya belum mencapai kemajuan yang diharapkan dalam masa lima bulan kepemimpinan Presiden.
Prabowo
Joko juga merasakan bahwa pemimpin negara telah kehilangan minat terhadap program-program yang dijanjikan selama kampanye Pemilihan Presiden 2024 tersebut.
Presiden Prabowo telah kehilangan antusiasme dan tak pernah lagi membicarakan mengenai program tersebut.
3 juta rumah
Joko menyatakan hal tersebut saat berpartisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Parlemen Senayan pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Jokonya mengatakan bahwa sekarang ini Prabhownya lebih bersemangat tentang beberapa program lainnya, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, sampai proyek Danantara. Terbaru lagi, dia bicara tentang permintaan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, dirinya merasa cemas bahwa sumbangan para pembangun pada program tiga juta unit hunian bisa menjadi percuma.
Sebenarnya, menurut Joko, sektor properti memiliki potensi untuk menciptakan hingga 9 juta lapangan kerja. Di samping itu, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan minimal 400 ribu pengusaha baru di berbagai wilayah Indonesia. “Kami merasa prihatin dan oleh karena itu kami hadir di tempat ini saat ini,” katanya.
Di samping itu, ia menilai bahwa proyek 3 juta unit hunian belum mencapai kemajuan di bawah kepemimpinan Prabowo dikarenakan kurangnya semangat dari beliau. Selanjutnya, Joko juga menjelaskan adanya beberapa tantangan yang dialami oleh asosiasi pembuat perumahan tersebut. Menurut pendapatnya, pihak pemerintah gagal memberikan dukungan serta panduan bagi para developer ini. Sebagai akibat langsung hal tersebut, mereka menjadi cemas tentang stabilitas dalam melakukan usaha bisnis. Untuk lebih spesifik, pembuat perumahan bersubsidi dirugikan oleh tuduhan negatif berkaitan dengan perilaku penjahat industri properti yang dituduhkan pada Departemen Pekerjaan Perumahan dan Wilayah Urban (DPWPU), sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman.
Selanjutnya, Joko menyebut bahwa beberapa kontroversi muncul dari pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait atau biasa dikenal sebagai Ara, sehingga para developer perumahan menjadi cemas. Isu-isu tersebut meliputi pertimbangan untuk menambah jumlah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) hingga mencapai 800 ribu unit rumah, ide tentang penurunan harga properti meskipun biaya atas tanah sedang naik, pemanfaatan lahan milik koruptor yang telah disita oleh negara, serta rencana melakukan audit pada developer program perumahan bersubsidi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Sebelumnya, asosiasi pembuat perumahan telah mengomentari performa Ara yang masih kurang dalam hal tidak ada keberadaan ini.
roadmap
Atau peta jalan untuk program 3 juta rumah.
Pemimpin Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, juga menyampaikan bahwa para developer perumahan masih kebingungan dengan langkah-langkah yang harus diikuti untuk memulai proyek mereka. Mereka merasa tidak memiliki panduan jelas tentang bagaimana seharusnya berkontribusi dalam bidang ini.
“Apa kita dibawa kemana? Apakah membantu dengan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), atau ada hal lain?” ujar Ari pada hari Selasa, 18 Februari 2025.
Ara kemudian menyatakan bahwa dia telah memiliki sesuatu tersebut sebelumnya.
roadmap
Program 3 juta hunian yang dirancang tersebut akan diserapkannya saat diundang dalam rapat kerja oleh Komisi V DPR RI.
Rapat atau menyampaikan roadmap ke DPR besok sudah siap,” ujar Ara saat berbicara dengan para journalist sebelum peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. “Jika terdapat modifikasi dalam peta jalannya, kami pun tetap siap.
Meskipun demikian, Ara enggan untuk menjelaskan saat dimintai klarifikasi tentang prioritas program Kementerian PKP yang dia buat tersebut.
roadmap
Program 3 Juta Rumah. “Nantinya, pada waktunya, ya,” ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Hingga saat ini, belum ada jadwal pertemuan antara Ara dan Komisi V DPR RI. Selain itu, Kementerian PKP juga belum mengumumkan rincian program 3 juta unit hunian kepada masyarakat umum.
